Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4 Tentang Masa Kemerdekaan Indonesia

Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-1950) adalah periode awal yang ditandai oleh perjuangan memproklamirkan kemerdekaan dan pembentukan fondasi negara. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah tonggak berdirinya Republik Indonesia yang merdeka.

Persiapan kemerdekaan, peristiwa Rengasdengklok, dan tanggapan masyarakat merupakan bagian dari kisah bangsa ini ke masa kemerdekaan.

Dalam rangkuman IPS kelas 9 bab 4, kita akan memahami bagaimana perjuangan dan semangat merdeka membangun fondasi negara Indonesia. Berikut adalah Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4.

Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4 Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-1950)

Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-1950) adalah periode penting dalam sejarah negara ini yang ditandai oleh berbagai peristiwa bersejarah. Berikut adalah rangkuman ips kelas 9 bab 4 pada masa kemerdekaan indonesia:

Proklamasi Kemerdekaan (1945):

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, dibacakan oleh Soekarno di hadapan rekan-rekannya di rumah Laksamana Maeda.
Langkah ini menjadi tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

Persiapan Kemerdekaan:

Sebelum proklamasi, terdapat persiapan kemerdekaan yang melibatkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
BPUPKI menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara dan merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD).
Panitia Perancang UUD kemudian menyusun UUD 1945.

Peristiwa Rengasdengklok:

Terjadi pada 14 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, dan pemuda menginginkan proklamasi tanpa persetujuan Jepang.
PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pergantian kekuasaan dari Jepang ke Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan akhirnya terjadi pada 17 Agustus 1945 setelah penyesuaian teks proklamasi dan jaminan dari Ahmad Soebardjo.

Tanggapan di Berbagai Daerah:

Setelah proklamasi, berita kemerdekaan menyebar ke seluruh Indonesia.
Masyarakat merayakan kemerdekaan dengan upacara doa syukur sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka.
Semangat kemerdekaan memotivasi rakyat Indonesia untuk bertindak dengan keberanian dan semangat.

Perkembangan Politik:

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan politik seperti pemberontakan PKI Madiun dan gerakan DI/TII.
Pemerintah Republik Indonesia mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tantangan tersebut.

Perkembangan Ekonomi:

Indonesia mengalami inflasi tinggi setelah proklamasi kemerdekaan karena peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali.
Pemerintah mengambil berbagai langkah, seperti Program Pinjaman Nasional, diplomasi, dan upaya membangun hubungan dagang internasional.

Kehidupan Masyarakat:

Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia mengalami diskriminasi rasial dan pemisahan kelas.
Setelah proklamasi, diskriminasi rasial dihapuskan, dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Terdapat upaya untuk memperbaiki pendidikan dan mengembangkan budaya nasionalisme.
Baca juga: Latar Belakang Munculnya Nasionalisme di Indonesia

Periode ini mencakup tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk konflik bersenjata dan upaya diplomasi.

Namun, semangat kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia memungkinkan negara ini untuk mengatasi berbagai tantangan dan membangun fondasi bagi bangsa yang merdeka.

Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4 Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) di Indonesia adalah periode yang gejolak dengan sejumlah perubahan signifikan. Berikut adalah rangkuman ips kelas 9 bab 4 pada masa parlementer:

Perkembangan Politik:

Dimulai pada 17 Agustus 1950 dengan penggunaan UUDS 1950.
Sistem pemerintahan parlementer, dengan parlemen memiliki kekuasaan signifikan dan kabinet yang bisa dibubarkan jika dianggap tidak efektif.
Penggunaan Zaken Kabinet, di mana menteri dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai.
Banyaknya partai politik menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Sistem Kepartaian:

Mengadopsi sistem multi-partai dengan partai politik yang cenderung lebih fokus pada kepentingan golongan daripada nasional.
Persaingan antarpartai seringkali kurang sehat.

Pemilu 1955:

Pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955.
Partai politik utama yang menang adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Gangguan Keamanan:

Berbagai gerakan pemberontakan terjadi setelah pemilu, termasuk APRA, RMS, PRRI, Permesta, dan Pemberontakan Andi Azis.
Meskipun terdapat gangguan, Indonesia berhasil menjaga keutuhan negara dan ideologi Pancasila.

Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda:

KAA pada tahun 1955 di Bandung membantu meningkatkan profil Indonesia di dunia internasional.
Deklarasi Djuanda merumuskan hukum teritorial, memperluas wilayah Indonesia.

Perkembangan Ekonomi:

Permasalahan ekonomi termasuk inflasi dan biaya hidup yang tinggi.
Upaya ekonomi termasuk Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, nasionalisasi perusahaan asing, dan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Kehidupan Masyarakat:

Kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi.
Pendidikan menjadi fokus pemerintah, dengan upaya meningkatkan pendidikan umum dan teknik.
Kesenian berkembang, dengan organisasi seni dan lembaga pendidikan seni yang didirikan.

Masa Demokrasi Parlementer adalah periode yang penuh gejolak dengan dinamika politik, tantangan ekonomi, dan perubahan sosial yang memengaruhi arah dan perkembangan Indonesia selama periode tersebut.

Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4 Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) adalah sebuah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh berbagai peristiwa dan kebijakan politik. Berikut adalah rangkuman ips kelas 9 bab 4 pada masa terpimpin:

Masa Demokrasi Terpimpin adalah periode ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan semua keputusan berpusat pada kepala negara, yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Periode ini berlangsung dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga tahun 1965.

Perkembangan Politik

Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi ketidakstabilan dalam politik dan pemerintahan nasional. Itu membatalkan Konstituante, mengembalikan UUD 1945, dan membentuk MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Penyimpangan terhadap UUD 1945:

Ada penyimpangan terhadap UUD 1945 dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, termasuk pemilihan anggota MPRS, pemecatan DPR hasil pemilu 1955, dan pengangkatan presiden seumur hidup.

Kekuatan Politik Nasional:

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politik terpusat pada Presiden Soekarno, PKI, dan TNI Angkatan Darat. Partai politik memiliki peran yang lebih kecil dalam politik nasional.

Politik Luar Negeri:

Indonesia, yang sebelumnya menganut politik luar negeri bebas aktif, condong ke blok timur selama masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara.
Ada pembentukan Poros Jakarta–Peking dan Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Pyongyang yang membatasi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

Politik Mercusuar:

Presiden Soekarno menerapkan politik mercusuar dengan keyakinan bahwa Indonesia harus menjadi panutan bagi negara-negara baru di seluruh dunia. Hal ini diwujudkan dalam proyek-proyek besar seperti penyelenggaraan Ganefo, pembangunan kompleks olahraga Senayan, dan pembangunan Monumen Nasional (Monas).

Indonesia dalam Gerakan Non-Blok:

Indonesia terlibat dalam pembentukan Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement) yang bertujuan untuk mendukung perdamaian dunia, menentang imperialisme, dan memperkuat hubungan antara negara-negara yang tidak terikat pada blok Barat atau blok Timur.

Konfrontasi dengan Malaysia:

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari ketidaksetujuan Indonesia terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Ini menyebabkan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, dan akhirnya diputuskan dengan pemilihan di PBB, yang memungkinkan Malaysia menjadi anggota.

Pembebasan Irian Barat:

Irian Barat, yang semula dikuasai oleh Belanda, menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Setelah upaya diplomasi, perundingan internasional, dan operasi militer, Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia melalui hasil Pepera tahun 1969.

Peristiwa G 30 S/PKI 1965:

Peristiwa Gerakan 30 September/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Sebuah upaya kudeta yang melibatkan militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI) akhirnya digagalkan oleh Mayor Jenderal Soeharto.

Perkembangan Ekonomi:

Pemerintah mencoba mengatasi permasalahan ekonomi dengan mendirikan Dewan Perancang Nasional (Depernas), melakukan devaluasi mata uang rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Kehidupan Masyarakat:

Kehidupan sosial diwarnai oleh politik yang mengutamakan dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan.
Pendidikan berkemampuan politik menjadi fokus utama selama masa Demokrasi Terpimpin.

Masa Demokrasi Terpimpin berakhir dengan Peristiwa Gerakan 30 September/PKI 1965 dan upaya kudeta yang digagalkan.

Setelah peristiwa tersebut, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai masa Orde Baru. Periode ini memiliki dampak yang signifikan terhadap politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, dan memengaruhi sejarah negara tersebut hingga hari ini.

Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4 Periode Masa Orde Baru (1966-1998)

Periode Masa Orde Baru (1966-1998) adalah fase penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Berikut adalah rangkuman ips kelas 9 bab 4 pada masa orde baru:

Perkembangan Politik:

Pasca peristiwa G30 S/PKI, situasi politik tidak stabil dengan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno.
Tuntutan Rakyat (Tritura) diajukan pada 12 Januari 1966, menuntut pembubaran PKI, membersihkan kabinet dari unsur G30 S/PKI, dan penurunan harga.
Isi Supersemar pada tanggal 11 Maret 1966 memberikan mandat kepada Letjen. Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah.
Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.
Supersemar mengarah pada pembubaran dan pelarangan PKI serta organisasi terkait pada 12 Maret 1966.
Pemerintah melakukan penataan stabilitas politik melalui pemulihan politik luar negeri, hubungan dengan Malaysia, kembalinya Indonesia ke PBB, dan pembentukan ASEAN.
Partai politik disederhanakan dan digabungkan menjadi tiga kekuatan sosial politik.
Pemilihan umum diadakan secara teratur dengan dominasi Golkar sebagai partai pemenang.

Perkembangan Ekonomi:

Program ekonomi pemerintah pada awal Orde Baru fokus pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang berhasil menekan inflasi.
Terdapat program pembangunan jangka panjang yang disebut Pelita yang dibagi dalam enam tahap.
Program-program ini bertujuan memperbaiki tingkat produksi pertanian, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat inflasi.
Program Pelita berhasil dalam mencapai sejumlah target seperti swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Selama Masa Orde Baru, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi juga disertai dengan berbagai kontroversi dan isu terkait hak asasi manusia.

Periode ini berakhir pada tahun 1998 dengan reformasi, yang mengarah pada sistem politik baru di Indonesia.

Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami sejumlah perubahan dan peningkatan dalam berbagai aspek. Berikut adalah rangkuman dari materi yang Anda berikan:

Kehidupan Sosial:

Pemerintah Orde Baru menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia, yang menjadi faktor penting dalam perbaikan kesejahteraan rakyat.
Program-program perbaikan kesejahteraan rakyat antara lain adalah transmigrasi, yang bertujuan meratakan persebaran penduduk dari Pulau Jawa ke daerah lain di Indonesia.
Program Keluarga Berencana (KB) berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Program Puskesmas dan Posyandu dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pendidikan:

Pemerintah Orde Baru mendorong pendidikan dengan konsep “sekolah pembangunan” yang bertujuan menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan peningkatan mutu pendidikan.
Dikenalkan konsep pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan nasional.
Diperkenalkan berbagai program pendidikan, seperti Instruksi Presiden Pendidikan Dasar, Pemberantasan Buta Huruf, Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

Kebudayaan:

Pada masa Orde Baru, upaya peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan pada memperkuat identitas nasional dan kebanggaan.
Pembinaan seni dan budaya dilakukan melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan kegiatan seni lainnya.
Terdapat upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian terhadap warisan sejarah budaya nasional, termasuk inventarisasi situs purbakala dan perluasan museum.

Masa Orde Baru ditandai dengan sejumlah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan mengembangkan pendidikan serta kebudayaan dalam rangka pembangunan nasional. Program-program ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial di Indonesia.

Rangkuman IPS Kelas 9 Bab 4 Masa Reformasi di Indonesia (1998-sekarang)

Masa Reformasi di Indonesia (1998-sekarang) dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Berikut adalah rangkuman ips kelas 9 bab 4 pada masa reformasi sampai sekarang:

Lahirnya Gerakan Reformasi:
- Reformasi adalah gerakan yang mendesak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional.
- Keinginan untuk reformasi muncul akibat dampak negatif dari kebijakan Orde Baru, seperti ketidakmerataan pembangunan dan korupsi.
Gerakan Reformasi:
- Dimulai dengan krisis moneter yang melanda Asia pada 1997.
- Krisis moneter berdampak pada jatuhnya nilai tukar rupiah dan kemiskinan.
- Demonstrasi mahasiswa besar-besaran menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, penghapusan korupsi, dan pengunduran diri Presiden Soeharto.
- Kerusuhan dan pemogokan berlangsung di beberapa daerah.
- Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya Orde Baru.
Perkembangan Politik:
- Sidang Istimewa MPR 1998 menghasilkan perombakan besar-besaran terhadap hukum dan perundang-undangan.
- Pencabutan pembatasan partai politik, memungkinkan banyak partai politik terbentuk.
- Penghapusan Dwi Fungsi ABRI (TNI), dengan ABRI menjadi TNI dan Polri yang terpisah.
- Penyelenggaraan pemilihan umum langsung untuk memilih kepala daerah.
Perkembangan Ekonomi:
- Krisis ekonomi melanda Indonesia pada awal Reformasi.
- Pemerintahan Presiden Habibie bekerja sama dengan IMF.
- Pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan pembayaran utang luar negeri.
- Upaya pemulihan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah, meskipun melemah kembali di akhir masa jabatan Habibie.
- Selanjutnya, pemerintahan berikutnya melakukan berbagai langkah untuk memulihkan ekonomi, termasuk pengurangan subsidi, bantuan tunai langsung, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Kehidupan Masyarakat:
- Perkembangan ekonomi berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
- Masyarakat memiliki lebih banyak kebebasan untuk menyuarakan aspirasi.
- Perubahan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dan perubahan kurikulum yang bertujuan menciptakan siswa yang aktif dalam pembelajaran.
- Pelestarian warisan budaya melalui pendaftaran ke UNESCO untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia.

Masa Reformasi adalah periode penting dalam sejarah Indonesia di mana masyarakat berjuang untuk demokrasi, kebebasan, dan perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara ini setelah Orde Baru. Perubahan-perubahan yang terjadi telah membentuk wajah modern Indonesia.

Epilog Rangkuman IPS kelas 9 bab 4

Masa Kemerdekaan Indonesia adalah periode yang melibatkan heroisme, semangat, dan perjuangan besar dalam menggapai kemerdekaan dari penjajahan.

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 mengukuhkan kemerdekaan Indonesia, dan peristiwa-peristiwa bersejarah seperti Rengasdengklok dan tanggapan masyarakat terhadap kemerdekaan adalah bagian integral dari perjalanan menuju kemerdekaan.

Fondasi yang dibangun selama periode ini menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya Indonesia hingga saat ini. Periode ini memperingatkan kita akan pentingnya semangat merdeka, persatuan, dan perjuangan dalam membentuk dan mempertahankan negara.